Keberlanjutan menjadi pusat perhatian dalam perbankan korporat ASEAN

Tetapi 51% bank ASEAN bahkan belum memenuhi seperempat kriteria ESG.

Ketika Greta Thunberg mengatakan kepada para elit dunia di Davos bahwa mereka harus berhenti memberikan pinjaman kepada proyek-proyek bahan bakar fosil untuk menyelamatkan planet ini, Presiden AS Donald Trump menyerukan kepada orang-orang untuk menolak peringatan terkait lingkungan.

Tetapi tampaknya keberlanjutan semakin menjadi yang terdepan dalam bisnis dibeberapa tahun terakhir, terutama dalam hal mendapatkan pendanaan dari bank. Dalam laporannya, Fitch Ratings mengungkapkan bahwa bank global telah menjadi semakin sensitif terhadap faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (environment, social, and governance/ESG) dalam proses penjaminan mereka. Pada 2019, penelitian ini menemukan bahwa bank-bank global langsung menolak transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia, pekerja anak, atau yang memiliki kondisi kerja yang tidak aman.

Menyusul 2015 Paris climate deal, sekelompok bank yang berbasis di APAC — sebagian besar di Australia dan Singapura — berhenti secara langsung mendanai proyek tambang batubara termal atau pembangkit listrik tenaga batubara. Terutama OCBC Bank Singapura, bank Asia Tenggara pertama yang mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi mendanai pembangkit listrik tenaga batu bara baru.

OCBC mengatakan bahwa mereka mempelajari kesesuaian ESG dari perusahaan yang mereka berikan pinjaman dalam proses evaluasi kredit dan risiko mereka.

“Risiko ESG dapat mencakup hilangnya keanekaragaman hayati, deforestasi, kelangkaan air, dan polusi. Langkah-langkah pencegahan polusi perusahaan, yang berkaitan dengan emisi udara, pencemaran air dan limbah, diharapkan akan diadopsi dengan cara yang konsisten dengan hukum dan peraturan setempat, minimal, sesuai persyaratan standar industri internasional yang berlaku. Dalam penilaian risiko kami, kami juga mempertimbangkan masalah sosial seperti pekerja anak dibawah umur, kesehatan dan keselamatan kerja serta pemukiman masyarakat yang terkena dampak, ” kata Mike Ng, head of structured finance and sustainable finance OCBC, kepada Asian Banking & Finance dalam sebuah wawancara eksklusif.

Bank telah menetapkan target $ 7,02b (S $ 10b) untuk portofolio keuangan berkelanjutan mereka pada tahun 2022. Pada tahun 2019 saja OCBC berkomitmen $ 3,51b (S $ 5b) dalam komitmen pembiayaan berkelanjutan dan berpartisipasi dalam lebih dari 20 pinjaman ‘hijau’ dan transaksi pinjaman terkait keberlanjutan.

Bank-bank lain di kawasan Asia Tenggara tidak boleh ditinggalkan. Standard Chartered Asia telah berkomitmen $ 75b untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), dengan $ 35b khusus dialokasikan untuk teknologi bersih dan energi terbarukan sementara US $ 40b sisanya untuk infrastruktur berkelanjutan.

Roshel Mahabeer, head of sustainable finance StanChart di Asia, mencatat kolaborasi dan keberlanjutan bank dan pemerintah ASEAN yang terus meningkat. Sebagai contoh, bank sentral Malaysia, Singapura dan Thailand telah bergabung dengan Network for Greening the Financial System (NGFS) — jaringan bank sentral dan pengawas yang berupaya mengintegrasikan risiko terkait iklim dengan lebih baik ke dalam pemantauan stabilitas keuangan.

Meskipun demikian, bank-bank APAC dan ASEAN terus tertinggal dari rekan-rekan mereka di Eropa dalam mengambil pedoman ESG, sebuah fakta yang dicatat oleh Fitch dan World Wildlife Fund (WWF). Dari 35 bank yang dinilai oleh WWF, hanya empat bank dari Singapura dan Thailand yang memenuhi setidaknya setengah dari 70 kriteria dan 51% bank memenuhi kurang dari seperempat kriteria.

“Namun, masih ada kemajuan karena 74% bank telah membaik sejak 2018. Ini adalah langkah-langkah menuju  ke arah yang benar, meskipun dengan hanya satu dekade tersisa hingga 2030 — kita perlu mempertimbangkan risiko E&S dan membiayai SDGs dengan kecepatan dan skala, ”Mahabeer lebih lanjut mencatat.

“Selama 3-5 tahun terakhir kami telah melihat peningkatan besar dalam jumlah bank dan investor yang mengembangkan strategi E&S baik melalui pengecualian yang ditentukan dari kegiatan investasi atau model penilaian ESG yang lebih canggih untuk mendorong investasi terhadap perusahaan yang memiliki praktik ESG yang baik dan mendukung SDGs,”tambahnya.

Tantangan ekonomi

Mengadopsi prinsip-prinsip ESG tetap menjadi tantangan bagi bank-bank di kawasan ini, terutama di negara-negara yang terus bergantung pada bahan bakar fosil, sebuah kenyataan yang disoroti oleh head of sustainability development finance Bank of Philippines Island (BPI), Jo Ann Eala.

“Memperhatikan ketergantungan Filipina pada bahan bakar fosil yang menyediakan hampir 80% energinya, realitas permintaan energi dan kemampuan pasokan negara kita ini memaksa pemerintah dan sektor swasta untuk memberikan dukungan kepada sumber-sumber yang beragam demi kepentingan menyediakan daya yang stabil dan handal di seluruh negeri,”kata Eala.

Kemampuan Bank untuk proyek yang berkelanjutan juga masih diragukan, menurut Ng.

“Investasi di pasar negara berkembang, di mana banyak dari proyek infrastruktur mengandung berbagai bentuk risiko, masih belum cukup dapat ditangani secara baik. Jika kerangka kerja umum di pasar negara berkembang diperkenalkan, itu akan meningkatkan kemampuan bank dari proyek yang berkelanjutan dan kita akan melihat peningkatan dalam pembiayaan berkelanjutan, ”katanya.

Investors Service financial institutions group vice president and senior credit officer , Moody’s  Alka Anbarasu, lebih lanjut mencatat bahwa bank-bank ASEAN tidak sepenuhnya menarik diri dari sektor-sektor yang menimbulkan risiko ESG, tetapi sebaliknya mencapai keseimbangan antara transaksi tersebut dan pembiayaan berkelanjutan.

“Misalnya, bank tidak hanya menarik diri untuk memberikan pinjaman ke industri yang menimbulkan risiko perubahan iklim, seperti produsen minyak kelapa sawit, proyek pembangkit listrik tenaga batu bara. Ini karena industri semacam itu memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi atau mata pencaharian masyarakat secara keseluruhan. Juga, banyak negara di kawasan ini tidak memiliki akses secara menyeluruh ke listrik, pendapatan per kapita yang rendah dan kapasitas penyerapan goncangan yang rendah untuk menahan perubahan drastis dalam kebijakan penjaminan bank, ”katanya.

Sebaliknya, bank bekerja dengan peminjam mereka untuk mempromosikan keberlanjutan. “Pada saat yang sama, energi terbarukan dan sumber energi hijau lainnya semakin penting. Banyak negara telah berjanji untuk meningkatkan sumber hijau dalam bauran energi mereka. Ini sendiri telah menyebabkan pinjaman yang lebih besar ke sektor itu oleh bank, ”tambah Albarasu.

BPI, misalnya, memberikan bantuan teknis kepada klien untuk membantu mereka mematuhi undang-undang terkait SGD. Salah satu contohnya adalah pekerjaan BPI terhadap para ahli untuk mengevaluasi proposal proyek, Eala berbagi. Untuk kegiatan disektor pertanian, BPI memiliki tim spesialis pertanian yang berdedikasi untuk mengidentifikasi potensi masalah teknis dan lingkungan.

Benih pertumbuhan

Ketika perusahaan dan penguasa menjadi lebih sadar lingkungan seiring dengan kesadaran masyarakat akan perubahan iklim, bank-bank korporat dihadapkan pada sejumlah besar peluang untuk mengejar di ranah perbankan ESG.

“ Disini ada banyak peluang dalam pembiayaan berkelanjutan yang diakui bank. Perusahaan dan kota sedang beralih ke ekonomi rendah karbon dan lebih berkelanjutan, jadi kami berharap dapat melihat lebih banyak proyek menangani kebutuhan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di tahun-tahun mendatang. Ini termasuk proyek energi terbarukan, transportasi bersih dan pengelolaan limbah. Sektor publik tidak mungkin dapat melakukan ini sendirian, jadi ada banyak peluang bagi modal swasta dan bank untuk meningkatkan dan menjembatani kesenjangan, ”kata OCBC's Ng.

Mahabeer StanChart juga mencatat banyak kegiatan dan kesepakatan di ruang keberlanjutan. "Misalnya, Singapura dengan cepat menjadi pusat pinjaman ‘hijau’ dan berkelanjutan dengan lebih dari $ 10b kegiatan terkait keuangan berkelanjutan antara 2018 dan 2019, dan Monetary Authority of Singapore (MAS) telah mengumumkan pembentukan dana ‘hijau’ $ 2b," katanya. 

Eala BPI mengamati bahwa semakin banyak perusahaan berinvestasi dalam keberlanjutan untuk meningkatkan laba mereka. “Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah inisiatif sektor swasta seputar efisiensi energi, energi terbarukan, dan ketahanan iklim. Selain itu, ada kasus langsung yang terbukti dari inisiatif keberlanjutan yang menguntungkan, berkat metrik kuantitatif dan alat yang disediakan oleh lembaga-lembaga seperti IFC-Bank Dunia, ”pungkasnya.